LSM SEROJA LAYANGKAN SURAT TERKAIT KEGIATAN PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN APBD

Berita Terkini 11 Sep 2026 14:01 2 min read 45 views By admin

Share berita ini

LSM SEROJA LAYANGKAN SURAT TERKAIT KEGIATAN PEKERJAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN APBD
Tangerang _ LSM Seroja menyoroti pelaksanaan sejumlah kegiatan pekerjaan drainase yang bersumber dari anggaran APBD di jalan raya gator subroto sepata...

Tangerang _ LSM Seroja menyoroti pelaksanaan sejumlah kegiatan pekerjaan drainase yang bersumber dari anggaran APBD di jalan raya gator subroto sepatan timur, khususnya terkait kuantitas, kualitas, serta mutu pekerjaan yang saat ini sedang dilaksanakan di wilayah Pakuhaji, Jumat (11/09/2026).



Pekerjaan drainase di jalan raya gatot subroto. ketua DPC LSM Seroja Muhidin mempertanyakan efektivitas pembangunan drainase tersebut, terutama terkait fungsi dan dampaknya terhadap aliran air di sekitar lokasi pekerjaan.



“Kami sebagai lembaga swadaya masyarakat LSM Seroja mempertanyakan kuantitas dan kualitas pekerjaan, terutama mutu pekerjaan jalan raya di Pakuhaji yang saat ini sedang dilakukan. Kami juga menyoroti drainase yang ada di Jalan Kedaung,” ujar Muhidin.



Menurut Muhidin Ketus DPC LSM Seroja, pembangunan drainase seharusnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu membantu mengalirkan air dari hulu menuju hilir, bukan justru menyebabkan air tertahan atau menggenang.



“Kalau pembangunan drainase justru membuat air menjadi tergenang, tentu harus dipertanyakan dampaknya. Air seharusnya mengalir dari hulu ke hilir. Jika terjadi genangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” tuturnya.



Atas kondisi tersebut, Ketua DPC LSM Seroja meminta kepada pihak-pihak terkait, khususnya pengawas pekerjaan, agar segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut.



Muhidin menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, kuantitas pekerjaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.



“Kami meminta dinas terkait agar segera melakukan evaluasi. Jangan sampai pembangunan yang menggunakan anggaran daerah justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” tutupnya.






( Joni )

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Desas Desus Kasus